Soal RUU Keistimewaan Yogyakarta, Demokrat Dukung Pilihan Pemerintah


RUU Keistimewaan YogyakartaRUU Keistimewaan Yogyakarta - Hasil survei yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia (LSI) sehubungan dengan posisi rakyat Yogyakarta atas RUU Keistimewaan Yogyakarta, semakin memperkuat keputusan Partai Demokrat.

Ketua DPP PD bidang komunikasi Ruhut Sitompul mengatakan bahwa Partai Demokrat akan mendukung pilihan pemerintah dalam urusan RUU Keistimewaan Yogyakarta yang akan menempatkan posisi Sultan Yogyakarta diluar pemerintahan Propinsi.

"Bagi Partai Demokrat, suara rakyat adalah suara tuhan. Ini rakyat yang minta, bukan kita yang ngotot. Dasarnya dari hasil survei yang dilakukan LSI," kata Ruhut kepada media massa.

Ruhut mengatakan bahwa tidak ada kerabat sultan yang menjadi kader PD dari Yogyakarta. Yang terangkum selama ini adalah rakyat biasa, sehingga Partai Demokrat sangat memahami Yogyakarta.

"Kalau bicara Yogya, bapaknya Bu Ani (Ani Yudhoyono), Sarwo Edhi Wibowo itu berasal dari Yogya. Tapi, dari rakyatnya. Bagi kita, tidak ada masalah," cetusnya.

Ia juga menjelaskan bahwa sikap pemerintah yang bersikeras untuk mengubah Yogyakarta menjadi monarki konstitusional tidak ada hubungannya sama sekali dengan kemunduran GPBH Pabukusumo dari kepengurusan DPW Partai Demokrat.

"Kader kita semuanya mendapat posisi karena hasil kerjanya. Kalaupun ada kerabat Sultan yang masuk Demokrat, ya harus bermain dulu sebelum dapat posisi. Kader Demokrat di DPR itu tidak ada yang kerabat Sultan," tukasnya.
Share: