RUU Keistimewaan Yogyakarta Harus Jadi Prioritas Pemerintah


RUU Keistimewaan YogyakartaRUU Keistimewaan Yogyakarta - Sampai hari ini, DPR menyatakan belum menerima draf RUU keistimewaan Yogyakarta. Pramono Anung Wibowo, Wakil Ketua DPR, mendesak agar pemerintah secepatnya memasukkan draf Rancangan Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta.

Desakan ini disebabkan karena semakin panasnya perdebatan seputar tata cara penetapan Gubernur di Yogyakarta yang menjadi perhatian masyarakat. Kerena itu, pemerintah harus memprioritaskan penyelesaian RUU Keistimewaan Yogyakarta.

"Tolong agar segera dimasukkan ke DPR. Sampai saat ini kami belum menerima surat resmi dari pemerintah," ungkap Pramono setelah menghadiri rapat paripurna Dewan di Gedung MPR/DPR, Senin.

Pramono mengatakan bahwa draf RUU Keistimewaan Yogyakarta harus secepatnya sampai di tangan pimpinan Dewan, agar mekanisme selanjutnya bisa segera dilaksanakan, yaitu pembahasan di tingkat komisi pemerintahan.

Mengenai tanggapan dari fraksi, Pramono yakin akan muncul tanggapan dan pendapat yang berbeda dengan rumusan yang diajukan oleh pemerintah, begitu juga pasti akan ada yang sependapat.

Satu hal yang menjadi kekhawatiran Pramono adalah wacana tentang adanya referendum. Ia meminta agar pembahasan soal referendum itu dihentikan, karena akan menyebabkan daerah lain menjadi cemburu.

"Referendum itu bisa menyebabkan perpecahan terhadap Kesatuan NKRI. Daerah lain akan merasa dianak tirikan dan menuntut perlakuan yang sama. Itulah sebabnya masalah RUU Keistimewaan Yogyakarta harus menjadi prioritas pemerintah agar tidak berlarut-larut," ujarnya.
Share: