UU Cekal Buku di Indonesia Dicabut


buku dicekal
Salah satu buku yg dicekal Kejagung
Dalam putusan pengadilan, Mahkamah Konstitusi mencabut sebuah UU kontroversial yang memberikan hak bagi Kejaksaan Indonesia untuk mencekal buku yang dianggap menyinggung.

"UU 1963 tentang mengamankan barang cetakan yang isinya dapat mengganggu ketertiban umum adalah bertentangan dengan UUD," kata Mahfud MD, kapala Pengadilan. "Hukum tidak lagi mengikat secara hukum."

Maria Farida Indrati, hakim yang lain, mengatakan bahwa Kejaksaan tidak memiliki hak untuk mencekal buku, yaitu hak untuk menghentikan publikasi dan distribusi bahan cetakan melalui perintah pengadilan.

Hakim Muhammad Alim mengatakan bahwa memberikan hak kepada Kejaksaan untuk mencekal buku adalah sebuah "kebijakan otoriter" yang tidak sesuai dalam sebuah negara hukum.

UU ini digunakan di bawah rezim Soeharto, mantan diktator Indonesia, untuk menekan perbedaan pendapat dan mematikan pemikiran-pemikiran yang tidak sejalan dengan pemerintahan.

Dalam enam tahun terakhir, UU ini telah digunakan oleh Kejaksaan Agung untuk mencekal 22 buku, sebagian besar berhubungan dengan usaha kudeta keruh pada tahun 1965. Buku-buku yang terakhir masuk daftar hitam Kejaksaan adalah sebuah buku tentang pembunuhan masal tersangka komunis pada tahun 1965 - 1966, buku tentang pemberontakan Papua, dan dua buku tentang agama.

Tantangan terhadap UU ini disuarakan oleh Badan Pengawas Media, PR2Media, yang menyatakan bahwa kekuasaan Kejaksaan Agung membatasi kebebasan berekspresi.
Share: